Komisi XI Pertanyakan Pelaksanaan Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia

20-06-2022 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan saat sesi foto bersama usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia, di Bogor, Jawa Barat (17/6/2022). Foto: Munchen/nvl

 

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, mempertanyakan pelaksanaan kebijakan makroprudensial oleh Bank Indonesia (BI). Kebijakan makroprudensial sendiri ditetapkan dan dilaksanakan oleh BI untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK), serta mendukung stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Singkatnya kebijakan ini bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi Indonesia. 

 

Komisi XI DPR RI menilai langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada permasalahan yang masih harus dibenahi oleh Bank Indonesia, seperti daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi, "Langkah-langkah yang diambil Bank Indonesia sudah cukup baik. Namun, kita melihat focusing dan zoom beberapa daerah yang sampai hari ini masih sangat ekstrim kemiskinannya,” ungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan jajaran Bank Indonesia, di Bogor, Jawa Barat (17/6/2022).

 

Dalam kunjungan ini, Fathan juga menyampaikan informasi terkini mengenai adanya disparitas kesenjangan antar wilayah dalam pengimplementasian kebijakan makroprudensial ini, "Jadi, info ter-update yang kami dapatkan, bahwa ada disparitas kesenjangan antara Jawa Barat bagian selatan dengan Jawa Barat bagian utara. Tingkat pertumbuhan kredit Jawa Barat bagian selatan masih sangat rendah. Sebagai contoh pertumbuhan kredit Kota Bandung mencapai 13 persen, sedangkan Pangandaran hanya 0,8-0,9 persen," papar politisi PKB ini. 

 

Berangkat dari permasalahan itu, Komisi XI DPR RI menyatakan interkoneksi merupakan kunci utama dalam penanganan masalah tersebut. Fathan juga mengimbau Bank Indonesia mulai mendorong sektor-sektor produktif, "Kata kuncinya satu, interconnecting. Fasilitasi agar pertumbuhan, kredit untuk UMKM, dan sektor lainnya bisa dialokasikan untuk Jawa Barat bagian selatan. Kami juga merekomendasikan Bank Indonesia, mulai menggenjot sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” imbau Fathan. 

 

Melalui kunjungan ini, Komisi XI DPR RI berharap Bank Indonesia dapat terus bekerja dengan baik, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional bisa tercapai. "Saya kira dengan kunspek ini Bank Indonesia terus bekerja dengan baik, akselerasi pertumbuhan ekonomi, concern pada UMKM. Agar ke depannya Jawa Barat menjadi sektor pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai dengan baik," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II itu. (mcn/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...